Makan Bergizi Gratis atau bisa disebut dengan “MBG” merupakan program yang dirancang oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemenuhan gizi belajar. Namun, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, akses jalan yang sulit dalam pengiriman MBG menunjukkan tidak cukup hanya pemenuhan gizi saja tanpa adanya dukungan infrastuktur yang memadai. Dalam kasus di SDN Langkap 5, Kecamatan Burneh, menjadi contoh nyata bagaimana buruknya akses jalan yang menghambat pengiriman MBG di sekolah tersebut.

Distribusi MBG di SDN Langkap 5 Bangkalan, tidak dapat dikirimkan secara langsung sampai di depan gerbang sekolah. Mobil milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kumala Bhayangkara yang dibuat untuk mengirim MBG pada sekolah tersebut harus berhenti sekitar 100 meter dari sekolah, dikarenakan akses jalan yang sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat. Kondisi tersebut membuat para guru dan siswa melakukan penjemputan dengan berjalan kaki dalam pengambilan MBG. Setiap pengambilan MBG, dilakukan secara bergantian oleh siswa/siswi SDN Langkap 5 Bangkalan. Sebuah ironi ketika mereka harus menanggung beban fisik sebelum merasakan makanan pada program tersebut. Infrastruktur yang tertinggal ini tentu membuat distribusi bantuan sosial menjadi kegiatan yang menguras tenaga, yang mana harusnya program ini memberi kemudahan untuk penerima. 

Fenomena tersebut, menunjukkan bahwa perlu adanya bantuan dalam memperbaiki infrastuktur menuju sekolah-sekolah terpencil di Bangkalan. Akan meresehkan jika saja program MBG ini sia-sia apabila akses jalan yang harus ditempuh rawan bahaya dan sulit dijangkau. Pengiriman MBG ke daerah pelosok dengan keadaan jalan yang rusak tentu dipandang tidak efisien, petugas SPPG bisa saja harus menggunakan strategi yang khusus seperti menggunakan kendaraan tertentu atau menambah personil dalam pengiriman MBG. Akses jalan yang rusak bukan hanya sekedar persoalan “capek jalan kaki”, namun waktu lamanya pengiriman makanan akibat akses jalan yang sulit dapat menjadi faktor kontributor utama pada kerusakan pangan siap saji.

Bagi sekolah di pelosok di Bangkalan, pilihannya pada program MBG ini bukan “tidak mau atau mau”, tetapi bisa “diakses atau tidak”. Masalah akses jalan yang rusak di sekolah-sekolah terpencil di Bangkalan, seperti halnya di SDN Langkap 5 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya dapat memastikan bahwa jalur dalam pengiriman distribusi program ini dapat berjalan lancar dengan kondisi jalan yang layak. Pemerintah daerah di Bangkalan harus dapat memastikan dimana sekolah pelosok di Bangkalan yang akses jalannya sulit di jangkau dan melakukan perbaikan infrastruktur guna mempermudah murid dan guru dalam penerimaan program MBG. Perlu adanya solusi dari Pemerintah Daerah Bangkalan terkait masalah ini, karena pada dasarnya tanpa perbaikan akses jalanan, program MBG akan menjadi beban tambahan bagi murid dan guru, alih-alih bantuan keringanan.

By; Gypsophila