Dunia akademik kembali diguncang oleh kasus yang viral dan menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Kasus dugaan pelecehan seksual verbal dan objektifikasi perempuan yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) memicu kemarahan luas di masyarakat serta menjadi trending topic di berbagai media sosial. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan reaksi keras dari warganet, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai standar moral, etika, serta penegakan hukum di lingkungan pendidikan tinggi.
Kasus ini terungkap setelah tangkapan layar percakapan dalam sebuah grup WhatsApp diunggah ke media sosial pada 12 April 2026. Dalam percakapan tersebut, sejumlah mahasiswa menggunakan bahasa yang kasar, tidak senonoh, dan merendahkan martabat perempuan, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen. Bahkan, para pelaku kerap membungkus pernyataan tersebut dengan istilah dan logika hukum seolah-olah untuk melegitimasi tindakan mereka. Total terdapat 16 mahasiswa yang diduga terlibat dalam grup tersebut.
Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa sebagian dari mahasiswa tersebut merupakan anak dari pejabat penting di Indonesia, mulai dari kalangan TNI, Polri, hingga internal kampus. Hal ini semakin memperbesar perhatian publik terhadap kasus tersebut.
Sebagai tindak lanjut, sidang terbuka telah dilaksanakan di Gedung Auditorium Fakultas Hukum UI pada tanggal 13 hingga 14 April 2026, dengan menghadirkan ke-16 mahasiswa yang terlibat serta disaksikan oleh sejumlah audiens. Dalam persidangan tersebut, pernyataan para pelaku yang menganggap tindakan mereka hanya sebagai “candaan” atau “bahan diskusi” justru memicu kemarahan publik, khususnya dari kalangan perempuan dan pihak yang merasa dirugikan.
Korban dalam kasus ini terdiri dari 20 mahasiswa dan 7 dosen. Dugaan tindakan pelecehan ini telah berlangsung sejak tahun 2024, termasuk percakapan eksplisit yang dilakukan secara berulang di dalam grup chat. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar insiden sesaat, melainkan pola perilaku yang berkelanjutan.
Menanggapi kasus ini, pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi skorsing sementara kepada 16 mahasiswa hingga 30 Mei 2026, sambil menunggu hasil sidang etik lebih lanjut. Selain itu, Universitas Indonesia juga menonaktifkan sementara para pelaku sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dan komitmen menjaga lingkungan akademik yang aman dan berintegritas.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengapresiasi langkah awal FH UI yang dinilai transparan, mulai dari penyelenggaraan forum diskusi hingga pengiriman laporan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI serta Komite Etik Dewan Guru Besar. BEM UI juga mendesak agar Dewan Guru Besar segera menggelar sidang etik dan merekomendasikan sanksi tegas berupa pemberhentian status kemahasiswaan atau drop out (DO) bagi para pelaku. Rektor UI pun diminta segera mengeluarkan keputusan resmi sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI, di mana MY Esti Wijayanti menyatakan akan memanggil Rektor UI untuk meminta keterangan terkait penanganan kasus tersebut, guna memastikan proses hukum dan etik berjalan secara transparan dan adil.
Di sisi lain, pihak kampus menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan psikologis secara berkelanjutan kepada para korban sebagai bagian dari upaya pemulihan. Hal ini penting mengingat dampak pelecehan seksual, termasuk dalam bentuk verbal, dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional korban.
Kasus ini menjadi sangat penting karena melibatkan mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi penegak keadilan. Banyak pihak menilai bahwa perilaku tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya mereka junjung tinggi.
Selain itu, peristiwa ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum dalam penggunaan ruang digital. Ujaran kebencian, pelecehan, dan penghinaan melalui media elektronik dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Pada akhirnya, kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat mengenai batasan kebebasan berekspresi, budaya bercanda yang berlebihan, serta pentingnya kesadaran akan pelecehan seksual, termasuk dalam bentuk verbal. Lingkungan akademik diharapkan dapat menjadi ruang yang aman, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap sesama.